Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kawasan lahan, kemampuan lahan, tingkat bahaya erosi, tingkat longsor, kesesuaian lahan, tingkat kerusakan lahan, tingkat kerusakan sumberdaya air, prioritas dan alternatif penanganan DAS Samin.Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan satuan lahan sebagai satuan analisis. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui pengukuran dan observasi langsung serta studi pustaka atau dokumen.
Hasil penelitian ini adalah Fungsi Kawasan yang terdapat di DAS Samin dapat dibedakan menjadi Fungsi Kawasan Budidaya Tanaman Semusim seluas 21.981,451 Ha (67,89%), Fungsi Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan seluas 4.185,424 Ha (12,93%), Fungsi Kawasan Penyangga seluas 2.915,475 Ha (9,00%) dan Fungsi Kawasan Lindung seluas 3.296,437 Ha (10,18%). Kelas Kemampuan Lahan yang terdapat di DAS Samin dapat dibedakan menjadi Kelas Kemampuan Lahan II (5.633,473 Ha/ 17,40%), Kelas III (157,425 Ha/0,49%), Kelas IV (1.725,762 Ha/5,33%), Kelas V (18.059,810 Ha/ 55,77%), Kelas VI (5.066,008 Ha/ 15,64%), Kelas VII (1.683,482 Ha/ 5,20%), dan Kelas VIII (56,828 Ha/ 0,18%).
DAS Samin yang mempunyai luas 32.378,787 Ha mempunyai besar erosi tanah 11.483,533 Ton/Thn. Sedangkan nilai TBE adalah sangat ringan (22.706,409 Ha/ 70,13%), ringan (3.935,364 Ha/ 12,51%), sedang (2.187,831 Ha/ 6,76%), berat (2.187,831 Ha/ 6,76%) dan sangat berat (1.800,882 Ha/ 5,56%). Tingkat Bahaya Longsor ringan (6.937,006 Ha/ 21,42%), sedang (21.664,015 Ha/ 66,91%), berat (3.081,926 Ha/ 9,52%), dan sangat berat (695,840 Ha/ 2,15%). Kesesuaian lahan untuk tanaman padi dengan kelas kesesuaian S2 (642,317 Ha/ 1,98%), S3 (5.342,242 Ha/ 16,50%), N1 (5.348,521 Ha/ 16,52%), dan N2 (21.045, 707 Ha/ 65,00%). Kualitas air Sungai Samin yang parameternya telah melampaui nilai Baku Mutu dalam PP No. 82 Tahun 2001 untuk penggunaan air kelas II, III dan IV adalah nitrit dan BOD.Terdapat kearifan lokal (local genius) bagi masyarakat di DAS Samin yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan di temapt tersebut. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya alam belum di berdayakan dan disediakan. Penanganan RLKT untuk prioritas I seluas 3.985,508 Ha/ 12,31%, prioritas II 18.376,854 Ha/ 56,76%, dan prioritas III seluas 10. 016,425 Ha/ 30,94%.
(Setya Nugraha, dkk)
